Berita-rakyat mengabarkan komentar pedas pengamat sosial politik, Jhon Sitorus, terkait kebijakan pajak di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jhon menilai posisi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sangat sulit dalam menghadapi tekanan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.
Baca Juga
Dalam cuitannya di X (sebelumnya Twitter), Minggu (22/12/2024), Jhon menyatakan bahwa solusi optimal penerimaan pajak bukanlah menaikkan PPN menjadi 12%, melainkan memberikan stimulus pajak. Ia menyayangkan keputusan pemerintah yang menurutnya terkesan memaksakan kehendak.
"Berat jadi Sri Mulyani," tulis Jhon. Ia menuding Presiden Prabowo Subianto keras kepala dan anti kritik, menyinggung program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran sebagai contoh solusi yang menurutnya tidak tepat sasaran. Jhon bahkan menduga Sri Mulyani sendiri mungkin sempat tertawa mendengar usulan tersebut saat kampanye Pilpres 2024 lalu.
"Tapi nasi sudah jadi bubur. Apapun harus dilakukan secara ugal-ugalan demi maksimalisasi penerimaan negara bidang pajak," sindir Jhon. Ia menilai kebijakan menaikkan PPN dengan alasan negara lain memiliki tarif lebih tinggi adalah pembenaran yang dipaksakan dan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat Indonesia.
"Alasan ini terdengar ‘maksa banget’. Kok standarnya negara lain? Kenapa tidak disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri? Kita buat standar sendiri dong. Mau meniru siapa? Singapura saja cuma 9% kok," tegas Jhon. Ia juga membandingkan dengan Vietnam, negara berkembang yang justru menurunkan tarif PPN-nya menjadi 8%. Jhon khawatir kebijakan ini akan mematikan UMKM di Indonesia.
Tinggalkan komentar