Berita-rakyat.co.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD kembali menyuarakan kritik tajam, kali ini menyasar kebiasaan studi banding ke luar negeri yang dianggap berlebihan. Ia menantang Koalisi Merah Putih, khususnya Presiden Prabowo dan Partai Gerindra, untuk memimpin upaya memperketat aturan studi banding.
Baca Juga
"Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," tegas Mahfud melalui akun X-nya, Senin (4/10/2024).
Mahfud menilai, pidato Prabowo yang menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, seharusnya diiringi dengan langkah nyata. "Teranyar, pidatonya di GSN (Gerakan Solidaritas Indonesia) agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak banyak studi banding karena kita sudah tahu masalah kita," ujar Mahfud.
Ia mengungkapkan keluhan dari para pegawai Kedubes RI yang kewalahan melayani rombongan pejabat Indonesia yang berbondong-bondong melakukan studi banding ke luar negeri. "Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler," ungkapnya.
Mahfud juga menyoroti aturan resmi yang memberikan hak kunjungan kerja ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda atau DPRD. "Saat ri DOR, Mahfud bahkan mengatakan, selain komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada," bebernya.
"Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh," tambah Mahfud.
Ia menegaskan perlunya aturan kunjungan kerja yang lebih ketat, meskipun tantangannya tak mudah. "Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini secara ketat. Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini, tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran," pungkasnya.
Tinggalkan komentar