Berita-rakyat melaporkan, seleksi PPPK tahap I dan II ternyata tak mampu menampung seluruh honorer di Indonesia. Banyak yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), baik di tahap I maupun II, membuat status mereka semakin tak menentu. Kecemasan pun menyelimuti para honorer, terutama setelah banyak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menolak memasukkan honorer database BKN ke seleksi PPPK 2024 tahap II.
Baca Juga
Situasi ini diperparah dengan banyaknya honorer TMS yang statusnya masih menggantung. Bukan hanya mereka yang terdaftar di database BKN, honorer non-database pun khawatir bernasib sama saat pengumuman seleksi administrasi PPPK 2024 tahap II.
Herlambang Susanto, Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan (Tendik), menyuarakan keprihatinan tersebut. Ia mendesak pemerintah untuk segera membuka pendaftaran PPPK 2024 tahap III sebagai solusi penyelamatan bagi honorer TMS di tahap sebelumnya. "Pemerintah harus menyelamatkan honorer TMS seleksi PPPK 2024 tahap I dan II. Jika tidak, PHK massal mengancam!" tegas Herlambang kepada JPNN, Minggu (15/12).
Herlambang berpendapat, pemerintah tak cukup hanya membuka dua tahap seleksi PPPK. Tahap III mutlak diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi honorer yang gagal di tahap sebelumnya. Kegagalan ini berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas jika dibiarkan tanpa solusi.
Tinggalkan komentar