Berita-rakyat.co.id – Pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan Baras alias Babe Haikal soal ancaman bagi pelaku usaha yang tak memiliki sertifikat halal, menuai kritik pedas dari pakar hukum tata negara, Mahfud MD.

Mahfud menilai pernyataan Babe Haikal keliru dan salah kaprah. "Penjelasan Pemerintah tentang sertifikasi halal ini salah," tegas Mahfud melalui akun X miliknya, Sabtu (26/10/2024).

Ia mempertanyakan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang diperjualbelikan. "Masak, semua yang dijualbelikan harus pakai sertifikasi halal? Bagaimana kalau membeli kambing, ayam, laptop, buku dll?" tanya Mahfud.

Menurut Mahfud, jika jawabannya ya, maka beragama di Indonesia akan terasa sulit. "Kalau seperti itu, jadinya beragama di negara ini terasa sulit," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa tidak semua produk yang haram dimakan dilarang untuk diperjualbelikan. "Tak semua yang haram dimakan itu tak boleh diniagakan," tegas Mahfud.

Pernyataan Babe Haikal sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ia mewajibkan para pelaku usaha mengurus sertifikasi halal mulai Oktober 2024.

Untuk mengawasi hal tersebut, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personil pengawas. "Tolong semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu," tegas Babe Haikal.