Berita-rakyat – Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang akan datang dikabarkan akan memiliki 46 kementerian. Rencana ini langsung menuai kritik dari para ekonom, salah satunya Prof. Marzuki dari Universitas Hasanuddin.
Baca Juga
"Masalahnya terletak pada APBN yang terbatas mengingat kondisi fiskal kita," tegas Prof. Marzuki. "Kita harus realistis, APBN 2025 yang disepakati hanya Rp3.621,3 triliun, sementara kewajiban negara seperti pembayaran utang dan transfer ke daerah sangat besar."
Prof. Marzuki merinci, beban utang negara mencapai Rp1.000 triliun, transfer ke daerah Rp1.200 triliun, dan program baru "makan gratis" menelan biaya hampir Rp400 triliun.
"Dengan hitungan ini, sisa anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp1.000 triliun. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membiayai semua program yang sudah disepakati dengan DPR dengan anggaran yang sangat terbatas ini?" tanya Prof. Marzuki.
Ia mempertanyakan efektivitas 46 kementerian dengan anggaran yang minim. "Bagaimana kita bisa berharap perubahan besar dengan anggaran yang terbatas, apalagi untuk menjalankan program kerja pemerintahan yang baru?"
Kritik Prof. Marzuki menjadi peringatan serius bagi Prabowo. Apakah rencana kabinet "gemuk" akan terwujud dengan kondisi fiskal yang terbatas? Kita tunggu saja kelanjutannya.
Tinggalkan komentar