Berita-rakyat.com – Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memisahkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjadi dua lembaga terpisah menuai tanda tanya. Apakah langkah ini efektif dan efisien?

Rencana ini muncul setelah Prabowo disebut akan membentuk kabinet dengan 46 pos kementerian, lebih besar dari kabinet presiden sebelumnya. Kekhawatiran muncul terkait potensi pembengkakan anggaran di tengah terbatasnya kemampuan fiskal negara.

“Kalau kita bikin dua dan duanya tidak efisien tambah rugi,” ungkap Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui.

Sutardjo menjelaskan, penambahan kementerian akan berdampak pada pengeluaran biaya langsung dan tidak langsung. Ia mencontohkan, jika ada dua toko yang dibuka dan keduanya sukses, maka hasilnya bagus. Namun, jika keduanya gagal, maka kerugiannya akan dua kali lipat.

“Kalau dua kan ada biaya langsung dan tidak langsung. Kalau dua-duanya menghasilkan bagus, oke. Tapi kalau dua-duanya tidak berhasil, ruginya dua kali lipat,” jelasnya.

Sutardjo menekankan, penambahan pos kementerian tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Harus ada evaluasi dan pertimbangan matang.

“Kalau dibikin dua, mesti ada evaluasinya dibikin dua. Kalau dibikin satu pendapatannya sekian, dibikin dua pendapatannya sekian. Ada pendapatan meningkat,” terangnya.

Sutardjo juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan penghasilan yang didapat.

“Kalau dulu cuma satu pendapatannya 15, lalu dibikin dua pendapatannya 17, untuk apa dibikin dua. Kalau bikin dua boleh, tapi ada pendapatan signifikan. Mesti ada kenaikan pendapatan signifikan,” imbuhnya.