Berita-rakyat.id, Makassar – Wacana pembentukan kabinet 46 menteri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto telah memicu perdebatan hangat, terutama di kalangan ekonom. Prof. Marzuki, pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi dampak negatif dari rencana tersebut terhadap kondisi fiskal negara.
Baca Juga
"Masalahnya terletak pada APBN yang terbatas," tegas Prof. Marzuki. "Kondisi fiskal kita saat ini tidak ideal untuk menampung tambahan beban dari 46 kementerian."
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 yang telah disepakati mencapai Rp3.621,3 triliun. Namun, kewajiban negara yang harus dipenuhi, seperti pembayaran utang dan transfer ke daerah, menyerap sebagian besar anggaran.
"Bayangkan, beban utang saja mencapai Rp1.000 triliun, ditambah transfer ke daerah sekitar Rp1.200 triliun, belum lagi anggaran program baru seperti makan gratis yang menelan biaya hampir Rp400 triliun," ungkapnya.
Dengan demikian, sisa anggaran yang tersedia untuk belanja negara hanya sekitar Rp1.000 triliun. "Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membiayai semua program yang telah disepakati dengan DPR dengan anggaran yang sangat terbatas ini?" tanya Prof. Marzuki.
Ia mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan anggaran yang ada untuk 46 kementerian. "Apakah dengan anggaran yang minim ini, kita bisa mewujudkan perubahan besar yang dijanjikan dalam program kerja pemerintahan baru?" tanyanya.
Kekhawatiran Prof. Marzuki ini menjadi sinyal bahaya bagi kondisi ekonomi Indonesia. Apakah kabinet 46 menteri akan menjadi mimpi indah atau justru bencana ekonomi? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
Tinggalkan komentar