Berita-rakyat melaporkan, dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) akhirnya berakhir. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, secara resmi mengakui kepengurusan Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI. Pengakuan ini disampaikan melalui surat keputusan yang diserahkan langsung kepada JK di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Baca Juga
Menkumham Supratman menjelaskan, keputusan ini diambil setelah dilakukan kajian mendalam terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PMI. Hasil kajian tersebut menunjukkan kepengurusan JK sah dan sesuai aturan organisasi. "Surat keputusan ini menegaskan pengakuan kami terhadap kepengurusan baru PMI di bawah kepemimpinan Pak JK," tegas Supratman.
JK sendiri menyambut baik keputusan ini. Ia menyatakan bahwa pengakuan Kemenkumham mengakhiri polemik dualisme kepemimpinan yang melibatkan kubu Agung Laksono. "Dengan prinsip satu PMI untuk satu negara yang diakui internasional, persoalan dualisme ini sudah selesai," tegas JK.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Widodo, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh dokumen yang diajukan. "Setelah memeriksa semua dokumen, kami memastikan AD/ART yang digunakan kubu JK sah. Oleh karena itu, kepengurusan PMI di bawah kepemimpinan beliau juga sah," kata Widodo.
Perlu diketahui, polemik ini bermula dari Munas Ke-22 PMI. Meskipun JK terpilih kembali sebagai Ketua Umum, kubu Agung Laksono menolak hasil Munas dan menggelar Munas tandingan, memicu dualisme kepemimpinan. Dengan keputusan Kemenkumham ini, perselisihan tersebut akhirnya menemui titik terang.
Tinggalkan komentar