Berita-rakyat sebelumnya memberitakan wacana penggantian Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Pernyataan Abu Janda yang menginginkan pengganti dari kalangan non-Islam pun menuai respons beragam, termasuk dari politisi PDIP, Ferdinand Hutahean.
Baca Juga
Ferdinand, dalam wawancaranya, menyatakan dukungannya terhadap ide menunjuk tokoh non-Islam untuk posisi tersebut. Menurutnya, langkah ini akan menjadi simbol nyata kesetaraan antaragama di Indonesia. "Memilih tokoh Kristen, Hindu, atau Buddha, misalnya, bisa menunjukkan toleransi kita," tegasnya. Ia bahkan mencontohkan Prabowo yang dianggapnya toleran dalam hal ini.
Namun, di luar dukungannya terhadap calon non-muslim, Ferdinand justru melontarkan pendapat yang mengejutkan. Ia berpendapat bahwa jabatan Utusan Khusus Presiden tersebut sebaiknya dihapus saja. "Lebih baik utusan-utusan khusus itu dihapus. Jabatan itu tidak penting sama sekali. Gak ada gunanya," tegasnya.
Menurut Ferdinand, keberadaan jabatan tersebut tidak efektif dan hanya membebani anggaran negara. Ia berargumen bahwa tugas-tugas yang diemban oleh Utusan Khusus sudah dapat ditangani oleh kementerian atau direktorat jenderal terkait. "Kalau Presiden mau diwakili, kan tinggal memerintah Menteri, Dirjen, atau yang di bawahnya. Saya pikir itu cukup, hapuskan semua, kurangilah pengeluaran APBN kita," pungkasnya. Pernyataan Ferdinand ini tentu akan memicu perdebatan baru terkait efektifitas dan urgensi jabatan Utusan Khusus Presiden.
Tinggalkan komentar