Berita-rakyat.co.id – Kontroversi gelar doktor Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mariyah, blak-blakan mengungkap praktik ‘cepat selesai’ di dunia pendidikan Indonesia.
Baca Juga
"Konsen saya dengan kasus Adinda (Bahlil) juga, bukan hal baru dalam pendidikan Indonesia," ungkap Chusnul dalam acara YouTube Abraham Samad Speak Up, Jumat (25/10/2024).
Chusnul menuding banyak pejabat yang menginginkan gelar doktor dengan cara instan tanpa mau belajar sungguh-sungguh. "Saya selalu mengatakan, bahkan di banyak forum, yang merusak dunia pendidikan karena adanya pejabat yang menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," tegasnya.
Ia bahkan mengungkap kasus pejabat yang hanya dalam waktu setahun sudah mendapatkan gelar doktor. "Kasus Bahlil menurut saya ini cuma satu, satu dari banyak kasus. Ada 1 menteri satu tahun juga jadi. Ini yang terbuka. Itu yang ada juga dulu di IPDN, ada di UGM. Ada juga dulu Gubernur belum dua tahun juga kayaknya. Dua tahun sudah jadi doktor," bebernya.
Chusnul mempertanyakan bagaimana seorang gubernur yang sibuk dengan tugasnya bisa menyelesaikan disertasi dengan baik. "Sebenarnya gubernur itu kerja apa. Sibuk banget itu. Menulis disertasi itu kan, proposal, penelitian, kemudian menulis ya sampai minimal 200, 250 halaman. Tapi tidak cuma halaman, intellectual pages. Gitunya kan, bacanya bagaimana, referensinya seperti apa, wawancaranya bagaimana, gitu kan untuk mendapat data," jelasnya.
"Jadi kan harus menulis ada tesis, argumentasi, ada data, artinya harus mengumpulkan penelitian ngumpulin data, kemudian kesimpulan. Tapi ini harus tetap ada daftar pustaka," tambahnya.
Pernyataan Chusnul ini tentu mengundang pertanyaan besar tentang kualitas pendidikan dan integritas gelar doktor di Indonesia. Apakah gelar doktor hanya sekadar simbol status atau hasil dari proses belajar yang serius dan mendalam?
Tinggalkan komentar