Berita-rakyat melaporkan, perdebatan sengit terkait penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), khususnya kenaikan PPN menjadi 12% mulai Januari 2025, memanas. Pernyataan-pernyataan elite politik saling berbalas, bahkan terkesan saling menyerang. Kubu PDIP dinilai menuding pemerintahan sebelumnya, sementara kader Gerindra menganggap pernyataan PDIP provokatif.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, tegas membantah tudingan bahwa partainya menyerang PDI Perjuangan. "Enggak, enggak. Saya baca semuanya," tegas Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu.
Muzani menjelaskan, pernyataan kader Gerindra seputar kenaikan PPN 12% hanya menekankan bahwa UU HPP merupakan produk legislasi bersama. "Teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama, jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya ya, ini kan produk bersama," jelasnya.
Meskipun demikian, Muzani menghormati pandangan PDIP terkait kebijakan tersebut. "Kalau mau memberi pandangan, ya pandangan saja. Kira-kira begitu. Enggak, enggak (nyerang)," tutupnya, meredakan ketegangan politik yang muncul akibat polemik PPN ini.
Tinggalkan komentar