Berita-rakyat sebelumnya memberitakan penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Kasus ini juga melibatkan mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, memberikan pernyataan mengejutkan.
Baca Juga
Islah Bahrawi menyatakan bahwa Hasto telah mempersiapkan diri untuk menghadapi status tersangka dan konsekuensi hukumnya, termasuk kemungkinan hukuman penjara. "Hasto jadi tersangka. Dia sudah siap dipenjara sejak lama. Dan dia, sebagai politisi, pastinya sudah siap dengan risiko politik itu," tegas Islah.
Ia membantah keras anggapan bahwa penetapan tersangka Hasto merupakan upaya pengalihan isu. "Pengalihan isu? Ndak lah! Penetapan tersangka ini sudah diperkirakan sejak lama. Pemecatan (dari jabatan tertentu, red) itu yang membuat status tersangkanya datang lebih cepat," tambahnya, mengindikasikan adanya kaitan antara pemecatan Hasto dari jabatan tertentu dan percepatan proses hukum.
Menurut Islah, proses hukum yang kini dihadapi Hasto merupakan konsekuensi logis dari tindakannya. Berita-rakyat memperoleh salinan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka Hasto bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024. Dalam Sprindik tersebut, Hasto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ia diduga terlibat dalam dugaan suap bersama Harun Masiku.
Tinggalkan komentar